Pemkot Konsultasikan Keputusan MK Terkait Pengelolaan SMA

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh

Pendidikan
Typography

LOMBOKita - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera melakukan konsultasi terkait informasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengembalikan pengelolaan SMA/sederajat ke kabupaten/kota.

"Saya sudah instruksikan pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan konsultasi untuk mendapatkan kepastian dan penjelasan informasi itu," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, upaya konsultasi tersebut dilakukan karena hingga sejauh ini pihaknya belum menerima secara resmi keputusan MK tersebut.

Informasi yang diterimanya, baru sebatas informasi dari berbagai media. Karenanya, agar informasi itu akurat pejabat Dikbud diminta untuk melakukan konsultasi ke Jakarta.

"Konsultasi ini penting sebagai upaya antisipasi penyerahan pengelolaan SMA/sederajat ke kabupaten/kota, setelah sejak 1 Januari 2017 pengelolaan SMA/sederajat menjadi kewenangan pemerintah provinsi," katanya.

Wali kota mengatakan, antisipasi yang dimaksudkannya salah satunya penyiapan anggaran operasional pengelolaan SMA/sederajat.

"Jika dari hasil konsultasi itu sudah ada kepastian pengembalian pengelolaan SMA/sederajat, maka kita akan alokasikan anggaran mulai APBD perubahan 2017," katanya.

Menurutnya, dalam penyerahan kembali pengelolaan pengelolaan SMA/sederajat ini, pemerintah kota tidak terlalu kesulitan sebab pihaknya sudah berpengalaman.

"Prinsipnya, kita siap mengelola SMA/sederajat kembali dan kami sudah berpengalaman dan siap menerima risiko," katanya.

Lebih jauh wali kota menilai, keputusan MK dengan mengembalikan pengelolaan SMA/sederajat ke kabupaten/kota merupakan bagian untuk mendekatkan sekolah dengan masyarakat. ant