Kadis Kesehatan Kota Mataram, Usman Hadi Foto/LOMBOKita

LOMBOKita - Hajatan besar Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada masyarakat miskin di bidang kesehatan, melalui program kesehatan gratis dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ternyata tidak selalu sejalan dan membuahkan hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan.

 

LOMBOKita - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Ir H Mokhlis, mengatakan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Nusa Tenggara Barat dipastikan naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut dia, dari hasil rapat pembahasan yang dilakukan dewan pengupahan masing-masing pihak sudah mengusulkan besaran angka UMP yang akan diberlakukan. "Jika dilihat dari usulan ini, dari buruh maupun pengusaha, akan ada kenaikan besaran UMP" ungkapnya, Senin (19/11/2012) petang.

Diketahui, saat ini besaran UMP yang berlaku sebesar Rp 1 juta per bulan, awalnya, usulan yang ajukan Dewan Pengupahan kurang dari Rp 1 Juta. Namun, dalam surat keputusan yang ditekan Gubernur, ditetapkan UMP untuk dibulatkan menjadi satu juta.

 

LOMBOKita - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr TGH M Zainul Majdi secara langsung memimpin tes urine untuk kalangan pejabat, khususnya bagi jajaran pejabat eselon II dan III di lingkup Pemprov NTB.

Dalam kesempatan ini, Gubernur menyampaikan pesan dan arahan agar seluruh jajaran Pemprov NTB ikut serta mengambil langkah kongkrit memberantas peredaran dan penggunaan narkoba. Salah satunya dari lingkup terkecil, diri sendiri dan keluarga.

"Daya rusak Narkoba sangat besar, jadi harus mendapat perhatian serius" tandas Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PBNW ini, Senin (19/11/2012).

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, H Badrul Munir juga ikut menyerahkan sampel urine kepada petugas. Sebelum menyerahkan sampel urine, peserta tes urine diwajibkan mengisi bidodata yang diperlukan, sesuai standar yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN).

 

LOMBOKita - Maraknya praktik Human Trafficking di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Beberapa LSM dan media ikut berpartisipasi untuk menyelamatkan generasi muda dari praktik perdagangan