LOMBOKita - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kota Mataram, diharapkan bisa berperan lebih optimal dalam menyelesaikan masalah yang ada di Kota Mataram. Hal itu dikatakan, Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh dalam Lokakarya Mid-Term PNPM Mandiri Perkotaan, Selasa (21/11/2012).

Ahyar mengakui, keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan PNPM Mandiri selama ini turut serta dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram. Ia berharap, kedua lembaga ini terus bersinergi dengan Program Pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program yang sedang dilakukankan Pemkot Mataram seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan infrastruktur perkotaan menjadi program prioritas yang membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak.

 

Ardiansyah, Direktur Lembaga Studi Kemanusiaan (LENSA) NTB

 

Pelaksanaan program kesehatan gratis yang masih kurang maksimal mendapat respon dari Lembaga Studi Kemanusiaan (LENSA) NTB. 

Direktur LENSA NTB, Ardiansyah mengatakan, Untuk memastikan program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemkot memberikan manfaaat secara langsung bagi masyarakat maka perlu pengawasan dan peran aktif masyarakat. Termasuk melibatkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen melakukan advokasi di bidang sosial dan kemanusiaan.

 

Tumpukan Sampah di Salah Satu Sudut Kota mataram

LOMBOKita - Masalah sampah di Kota Mataram setiap tahun menjadi pesoalan kian akut dan tidak kunjung mampu diselesaikan oleh Pemkot. Hampir di setiap sudut kota Mataram tumpukan sampah terlihat.

Yusuf Tantawi warga Pejeruk Dese menilai Pemkot selama ini terlalu banyak wacana dan teori, tetapi miskin pelaksanaan dalam hal penanganan sampah.  Keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya sampah kiriman dari hulu senantiasa menjadi alasan pembenaran Pemkot Mataram, khususnya dinas kebersihan untuk menghindar dari kesalahan.

"Kalau saja pemkot sedikit mau serius dalam pengelolaan sampat melalui program bank sampah, tentu persoalan sampah tidak akan berlarut-larut seperti sekarang." kata Yusuf.


Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram Dedy Supriady saat ditanya soal kinerja dinasnya dalam mengatsi pesoalan sampah di kantornya (20/11/2012) mengaku telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi persoalan sampah.

 

LOMBOKita - Penetapan standar Kehidupan Layak (KHL) di Nusa Tenggara Barat (NTB), dari survei yang dilakukan besarannya berbeda-beda setiap daerah. KHL tertinggi di Kota Bima terkait dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi dibandingkan daerah lain.

"Besaran UMP yang berlaku di daerah lain, khususya di dua provinsi tetangga, yakni Bali dan NTT juga akan kita pertimbangkan." kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Ir H Mokhlis, Selasa (20/11/2012)

Mokhlis mengatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai dengan KHL sebesar Rp 1,4 juta untuk 2013 masih sulit untuk diterapkan. Pasalnya, komposisi perusahaan yang ada di NTB lebih banyak perusahaan kecil dan menengah, dengan karyawan di bawah 50 orang.

"Usaha Salon, rumah makan, serta jenis usaha kecil menengah lain yang jumlahnya sekitar 80 persen dari keseluruhan jumlah perusahaan yang ada di NTB." tambahnya

Sementara itu, kata Mokhlis, bagi perusahaan yang tidak mampu memenuhi UMP yang ditetapkan, manajemen perusahaan diminta membuat kesepakatan dengan pekerja mengenai besaran upah.